Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi. Provinsi, kabupaten, dan kota dibentuk untuk lebih memudahkan pengaturan pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi
Kota Tangerang

A. Lembaga Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

1. Pemerintahan Kabupaten/Kota

Setiap warga negara mempunyai tanda identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Paspor. Dalam identitas tersebut dicantumkan nama kabupaten/kota tempat kelahirkan. Kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap kabupaten/kota dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
  1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya.
  2. Memilih pemimpin daerah.
  3. Mengelola pegawai daerah.
  4. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
  5. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kewajiban kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
  1. Menyediakan sarana sosial dan sarana umum yang layak.
  2. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
  3. Menyusun perencanaan dan tata ruang pada daerah yang bersangkutan.
  4. Melestarikan lingkungan hidup.
  5. Membentuk dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangannya.

2. Pemerintahan Provinsi

Indonesia merupakan negara yang luas. Oleh karena itu, dibagi ke dalam beberapa provinsi. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

a. Gubernur

Pemerintah daerah di wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/ kota.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Pembinaan dan pengawasan penye lenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsidan kabupaten/kota.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya berjumlah 35 orang dan paling banyak berjumlah 100 orang. DPRD memiliki fungsi, di antaranya:
  1. Legislasi (menyusun peraturan daerah).
  2. Anggaran.
  3. Pengawasan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, antara lain sebagai berikut:
  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  3. Pengendalian lingkungan hidup;
  4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. Penanganan bidang kesehatan.

B. Susunan Organisasi Kabupaten, Kota, dan Provinsi

1. Pemerintahan Kabupaten/Kota

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah apabila kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya selama enam bulan berturut-turut.

b. Perangkat Daerah

Adapun perangkat daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1) Sekretariat daerah
Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2) Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh gubernur untuk provinsi dan bupati/wali kota untuk kabupaten/kota. Tugas sekretaris DPRD adalah sebagai berikut:
  • Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
  • Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
  • Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  • Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3) Dinas daerah
Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah, yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
4) Lembaga teknis daerah
Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin kepala badan, kepala kantor, dan direktur rumah sakit umum.
5) Kecamatan
Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten/kota. Kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan.
6) Kelurahan
Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas sebagai berikut:
  • Melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan.
  • Memberdayakan masyarakat.
  • Memberi pelayanan kepada masyarakat.
  • Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
  • Menegakkan peraturan daerah.
7) Polisi pamong praja
Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat pemerintahan daerah dalam me melihara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah.

2. Pemerintahan Provinsi

Selain gubernur, di pemerintahan provinsi, terdapat juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mempunyai kewenangan dan tugas sesuai dengan fungsinya. Adapun tugas dan wewenang DPRD, yaitu sebagai berikut.
  1. Bersama gubernur membuat peraturan daerah (perda).
  2. Bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui rancangan APBD.
  3. Melaksanakan bentuk pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  4. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
  5. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan.
  6. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  7. Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional.
  8. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
  9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
  10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah.
Hak DPRD antara lain sebagai berikut:
  1. Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur/bupati/walikota. Biasanya, mengenai kebijakan yang berdampak pada kehidupan orang banyak/masyarakat. Misalnya, pendirian tempat pembuangan sampah akhir (TPA), apakah sudah sesuai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
  2. Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah.
  3. Menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah.
Adapun kewajiban DPRD, antara lain sebagai berikut:
  1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
  5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
  7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD terhadap daerah pemilihannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politis.
  8. Menaati peraturan, tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
  9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

0 Response to "Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, dan Provinsi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel