Mahkamah Agung: Guru Tak Bisa Dipidana Karena Mendisiplinkan Siswa
Mahkamah Agung: Guru Tak Bisa Dipidana Karena Mendisiplinkan Siswa

Mahkamah Agung: Guru Tak Bisa Dipidana Karena Mendisiplinkan Siswa

Mahkamah Agung: Guru Tak Bisa Dipidana Karena Mendisiplinkan Siswa. Dunia pendidikan Indonesia seringkali menghiasi layar kaca televisi. Ada banyak hal yang dapat kita jumpai misalnya penemuan yang menghebohan yang diranjang oleh para pelajar. Bahkan penemuan tersebut mampu menyedot perhatian dunia. Namun tak jarang pula banyak terjadinya kasus kekerasan yang ada dilingkungan pendidikan. Guru yang sejatinya sebagai pendidik yang menjadi orang tua kedua bagi siswa-siswi sering kali timbul suatu hal yang tidak mengenakkan.

Kejadian di Makasar beberapa tempo lalu sungguh sangat menampar pendidikan Indonesia. Bagaimana tidak hanya karena teguran siswa berbuah penganiayaan yang berakibat sangat fatal. Hingga berujung dirawatnya guru di rumah rumah sakit.

Kasus lain yang terjadi yang sangat menggemparkan kejadian seorang guru yang dilaporkan kepada polisi dikarenakan mencubit siswa yang tak shalat. Akhirnya berujung sidang di pengadilan. Seluruh guru di belahan nusantara seakan merasa dibatasi. Guru tidak boleh memberikan hukuman, bahkan guru tidak boleh bertindak yang dapat membuat siswa lecet sedikitpun “Hanya guyonan guru semata.”

Guru Cubit Siswa Tak Shalat Disidang
Guru Cubit Siswa Tak Shalat Disidang

Upaya kini telah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kejadian-kejadian semacam itu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah adanya peraturan pemerintah yang melinndungi guru. Hal ini diharapkan agar guru sebagai tenaga pendidik merasa lebih nyamat serta mendapatkan pandangan lebih positih dari kasus-kasus yang sering muncul yang dianggap kurang layak untuk pendidikan di negeri ini.

Kurangnya pengetahuan atau bahkan sosialisai secara menyeluruh agar dapat dipahami semua guru dirasakan menjadi hal yang patut kita soroti. Oleh karena ini pada kesempatan kali ini penulis ingin berbagi kepada bapak dan ibu guru di Indonesia bahwa guru memiliki kekuatan dimata hokum negeri ini. Hal ini perlu diindahkan oleh murid/wali murid, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT).

PP No. 74 Tahun 2008 “Peraturan Pemerintah yang melindungi guru”


*Pasal 39 ayat 1*

"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya." 

*Pasal 39 ayat 2*

“Disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.”

*Pasal 40*

"Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing." 

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

*Pasal 41*

"Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain." 

Tolong bantu sebarkan berita ini supaya masyarakat paham.
Advertisement

Baca juga:

Your Reactions:

Admin
Gadis Kelahiran Lampung namun hidup di Kota Kecil Boyolali. Kata demi kata terangkai untuk memberikan sebuah makna berbagi kepada penerus Bangsa ini.